Pemilihan Presiden Indonesia - Pilpres secara langsung

SBY Imbau tim Garuda untuk Bermain tanpa beban

2010-12-20T17:37:00.000-08:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta timnas yang akan turun pada semifinal Piala AFF 2010 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (16/12), bermain lepas seperti pada babak penyisihan. Selain itu, SBY juga berharap Timnas menang dalam pertandingan.

"Jangan sampai ada tekanan. Ikuti semua instruski dari pelatih," kata Presiden di hadapan seluruh pemain, jajaran pelatih, manajer timnas dan Menpora Andi Mallarangeng setelah latihan di Lapangan PSSI Senayan, Senin (13/12).

Menurut SBY, prestasi timnas selama babak penyisihan cukup membanggakan. Untuk itu prestasi yang bisa diraih harus dipertahankan hingga mampu merebut juara Piala AFF 2010.

Presiden di hadapan pemain dan pelatih juga menanyakan kondisi terakhir tim serta menanyakan kondisi pemain saat bertanding melawan Malaysia, Laos, dan Thailand yang berhasil dimenangi timnas.

"Saya ingin mengucapkan rasa bangga dan rasa syukur atas keberhasilan timnas. Saya sangat mencintai sepak bola. Yang dicapai saat ini cukup membanggakan," kata Presiden menambahkan.

Rombongan Presiden tiba di Lapangan PSSI Senayan pukul 11.10 WIB dan langsung masuk ke ruang ganti pemain dan melakukan percakapan dengan santai yang dipandu oleh Menpora.

Sekitar 30 menit Presiden dan pemain telibat perbincangan ringan. Seluruh pemain diminta memperkenalkan diri masing-masing termasuk Irfan Bachdim dan Christian Gonzales yang baru pertama kali memperkuat timnas.

"Saya Christian Gonzales dari Indonesia," katanya dengan senyum ramah.

Perkenalan Christian Gonzales ternyata membuat suasana yang sebelumnya tegang menjadi cair. Presiden pun ikut tertawa melihat perkenalan yang dilakukan oleh pemain yang baru saja memperoleh paspor Indonesia itu.

Setelah berbincang, Presiden SBY langsung meninggalkan lapangan latihan. Namun, sebelumnya melakukan foto bersama dengan pemain, jajaran pelatih, Menpora dan dari PSSI diwakili Sekjen PSSI Nugraha Besoes.

Keinginan SBY Memindahkan Ibukota

2010-08-09T05:45:00.000-07:00

Kondisi Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara dirasakan semakin tidak nyaman. Beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta dirasakan semakin tidak optimal terutama akibat penyimpangan penataan ruang dan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas, bencana banjir, dan kerawanan gempa. Sehingga wacana kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta relevan dikemukakan.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara memerlukan komitmen politik yang kuat. Ia menegaskan bahwa pada beberapa kali kesempatan Presiden telah menyampaikan pandangan untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara. Agar dapat berlangsung optimal, pemindahan ibukota negara harus merupakan konsensus nasional.

"Political will Presiden ini perlu didukung konsensus nasional yang dikukuhkan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya, dalam pernyataan pers lalu (Selasa, 3/8).

Wacana pemindahan Ibu kota juga dapat dilihat sebagai suatu upaya mendorong keseimbangan pembangunan wilayah dengan meredistribusi kegiatan pemerintahan, bisnis, seni, budaya dan industri keluar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk lebih mematangkan gagasan pemindahan ibu kota negara, pada 2 Maret 2010, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah telah menyelenggarakan sebuah Strategic Policy Discusion bertajuk “Mengkaji Wacana Pemindahan Ibukota Negara: Strategi Membangun Berkeadilan”.

Wanggai melihat setidaknya ada tiga pilihan solusi kebijakan yang dapat ditempuh. Pertama, melakukan perluasan wilayah ibu kota dan memindahkan fungsi pemerintahan ke wilayah yang baru. Untuk skenario kebijakan ini luasan lahan yang tersedia relatif terbatas dan diperkirakan hanya mencapai 3.000-5.000 hektar. Pembangunan fasilitas di wilayah kota yang baru tentunya akan lebih baik kualitas namun namun akan menalan biaya yang sangat mahal.

Kedua, ia melihat perlunya melakukan redistribusi fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi bisnis-ekonomi, industri, dan pemerintahan kota Jakarta sebagai kota metropolitan ke wilayah lain yang jauh diluar kota Jakarta. Mengingat bahwa ibu kota negara identik dengan pusat pemerintahan, berarti memindahkan fungsi ibu kota negara dari Jakarta adalah hanya memindahkan pusat pemerintahan, perangkat dan aparatnya dari Jakarta ke wilayah baru. Sedangkan keberadaan Jakarta akan menjadi sentra bisnis sebagaimana yang telah terbangun selama ini. Di lokasi calon Ibu Kota Negara yang baru dapat dibangun sistim mitigasi bencana dan kontrol keamanan yang optimal.

Pilihan Ketiga menurut Wanggai adalah, ibu kota tetap di Jakarta. Saat ini lahan yang ada terbatas akibat penggunaan berbagai fungsi sehingga diperlukan penataan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas bangunan yang ada ditata. Namun, alternatif ini relatif ekonomis dari sisi biaya.

Pada akhirnya, Ia menegaskan bahwa memisahkan fungsi pemerintahan ke wilayah yang baru tentu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi pemindahan ibu kota negara dapat menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar dari akibat kemacetan, bencana alam dan bencana perkotaan, selain dapat membangun fungsi-fungsi pelayanan publik yang lebih layak.

PDIP Jateng Tolak Hasil Pilpres 2009

2009-07-22T05:58:00.000-07:00

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng, Nunik Sri Yuningsih mengatakan, sementara ini, kita tidak menerima hasil Pilpres 2009, karena kami mendukung proses hukum di tingkat nasional.

Semarang (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah mengaku menolak hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 di Jawa Tengah karena ditemukan beberapa kecurangan di beberapa daerah.

"Sementara ini, kita tidak menerima hasil Pilpres 2009, karena kami mendukung proses hukum di tingkat nasional," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng, Nunik Sri Yuningsih, di Semarang, Rabu.

Pada penetapan hasil rekapitulasi perolehan penghitungan suara Pilpres 2009 tingkat Jateng tanggal 20 Juli 2009, saksi pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto tidak hadir.

Nunik mengaku, selain di tingkat provinsi, PDIP Jateng juga menemukan beberapa pelanggaran Pilpres di tingkat kabupaten/kota.

"Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak ditandatangani (hasil rekapitulasi suara, red.) karena memang ditemukan pelanggaran," katanya.

Sejumlah pelanggaran yang ditemukan di antaranya berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) dan penyusutan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dibahas bersama pasangan capres-cawapres.

Ditanya apakah pihaknya mendapat instruksi dari tingkat pusat, Nunik mengaku instruski tidak secara formal.

Ia menegaskan, langkah yang dilakukan PDIP bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang bermartabat.

"Kami ingin pemilu punya martabat di negara-negara lain. Jika ada yang tidak beres maka harus ada yang memprotes dan diproses secara hukum," katanya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan PDIP akan membantu legitimasi proses pemilu di Indonesia.

Nunik menambahkan, seluruh prosedur telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada. Seluruh hasil Pilpres di tingkat kabupaten/kota dan provinsi termasuk adanya kecurangan dan kekisruhan DPT di lapangan telah dilaporkan ke pusat.

Evaluasi

Terkait evaluasi kinerja kader PDIP pada Pilpres 2009, Nunik mengatakan sebenarnya kinerja kader pada Pilpres 2009 lebih baik dari Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.

Hasil Pileg 2009 PDIP memperoleh suara 23 persen dan Gerindra 9 persen. Sementara pada Pilpres 2009 dari target 40 persen suara, tercapai 38,28 persen.

"Hasil Pilpres 2009 terdapat peningkatan signifikan, kalau kalah karena dari sisi jumlah partai pendukung. `Start` Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono lebih besar dengan jumlah koalisi yang lebih banyak," katanya.

Nunik berharap pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dapat mengimbangi Megawati-Prabowo, namun hasilnya jauh dari harapan. "Kami berharap JK-Win bisa mengimbangi kami, tapi justru hasilnya sangat anjlok," katanya.

Di Jateng, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mendapat 6.694.981 (38,28 persen), nomor urut 2 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendapat 9.281.132 (53,06 persen) dan nomor urut 3 pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat 1.514.316 (8,66 persen).

Jumlah suara sah sebanyak 17.490.429 dan suara tidak sah 1.200.717 atau 8 persen. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 26.323.595, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 28 persen dan 71,01 persen menggunakan hak pilihnya. (*)

SOKSI Usung Sultan Jadi Capres

2009-05-26T02:44:00.001-07:00

SOKSI Usung Sultan Jadi Capres
Jakarta - Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mengusung Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2009. Sultan pun disebut-sebut telah menyatakan kesediaannya.

"Sultan kan salah satu tokoh reformasi. Gus Dur sudah, Mega sudah, Sultan belum dapat apa-apa," ujar pendiri dan juga Ketua Dewan Penasehat SOKSI, Suhardiman.

Hal itu disampaikan dia di sela-sela halal bihalal SOKSI dengan tema 'Membahas Perspektif Kebangsaan Lima Tahun ke Depan' di kediamannya, Jalan Keramat Batu nomor 1, Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2008).

"SOKSI memproklamirkan, tanggapan Sultan bersedia," imbuh Suhardiman.

Alasan lainnya, kata Suhardiman, Sultan merupakan tokoh masyarakat Jawa. Sultan juga ketua dewan penasehat SOKSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut pria berkacamata ini, SOKSI belum bekomunikasi dengan Partai Golkar seputar dukungan terhadap Sultan. SOKSI adalah salah satu organisasi underbow partai berlambang pohon beringin itu.

"Ini juga bukan bentuk kekecewaan kepada JK,

" jelasnya.Meskipun nantinya Partai Golkar tidak mencalonkan Sultan, lanjut Suhardiman, tidak menjadi soal.

"Masih banyak partai yang mengusung. Untuk tahu siapa partainya, kita lihat reaksinya setelah deklarasi malam ini," pungkas pria berbatik merah itu.

Sultan sendiri tiba di acara tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, dia enggan berkomentar apapun terkait dukungan SOKSI itu.

Jakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X didaulat menjadi capres oleh Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Sultan pun meminta SOKSI untuk membantu mewujudkan harapannya.

"Terimakasih telah percaya kepada saya untuk tampil tahun 2009. Kepercayaan ini ada konsekuensinya. Saya harap SOKSI ikut membantu harapan saya, kita harus mampu mengubah strategi masa depan," tutur Sultan.

Hal itu disampaikan dia saat memberikan sambutan di acara halal bihalal SOKSI dengan tema 'Membahas Perspektif Kebangsaan Lima Tahun ke Depan' di kediaman pendiri SOKSI, Suhardiman, di Jl Keramat Batu nomor 1, Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2008).

Sultan menganggap masalah terbesar bangsa ini adalah rasa kebangsaan di kalangan warganya. Setelah 63 tahun merdeka, masalah tersebut belum selesai juga.

"Keakuan dan kekamian lebih besar dari pada sumbangan keakuan dan kekamian terhadap bangsa ini," imbuh Sultan.

"Kita tidak boleh mengaku mayoritas atau minoritas," lanjut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

Sultan yang mengenakan batik merah marun ini sedih melihat Amendemen UUD 1945 yang menempatkan Bhineka Tunggal Ika hanya sebagai simbol negara.

"Bhineka tunggal Ika sebagai simbol negara itu sangat menyakitkan. Kenapa Bhineka Tunggal Ika tidak dijadikan strategi integrasi bangsa?" keluhnya. Diakhir sambutannya, Sultan mengatakan perubahan adalah hak rakyat.

"Semoga karena kita tidak tahan, kita ingin berubah, 2009 terjadi perubahan," pungkasnya.

Popularitas SBY Turun, Wiranto Naik

2009-05-26T02:42:00.000-07:00

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto ternyata mendapatkan berkah atas turunya popularitas SBY. Pada survei Indo Barometer Juni 2008, dari 1.200 responden di 33 provinisi popularitas Wiranto untuk menjadi pilihan calon presiden mencapai 9,3 persen.

Sebelumnya, popularitas mantan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI pada survei Desember 2007, popularitas Wiranto hanya 4,8 persen. Artinya, kenaikan popularitas Wiranto mencapai 4,5 persen.

Kenaikan juga dialami oleh Megawati Soekarnoputri. Kenaikan popularitas presiden ke-5 RI ini adalah 30,4 persen. Sekalipun paling populer, kenaikan Megawati tidak sesignifikan Wiranto. Pada survei Desember 2007, popularitas Megawati mencapai 27,4 persen. Artinya kenaikan popularitas putri Bung Karno tersebut hanya mencapai 3 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari belum bisa memprediksi bagaimana gambaran capres pada setahun ke depan.

"Memang fluktuatif dan tidak bisa ditebak. Pak Wiranto sempat turun, tapi kemudian sekrang naik drastis. Kita lihat saja nanti," jelasnya di Hotel Atlet Century, Senayan, Minggu (29/6/2008).

Selain Wiranto dan Megawati, Qodari mengatakan, yang juga patut menjadi kuda hitam adalah Sri Sultan HB X. Popularitas Sri Sultan juga terus naik.

Saat survei Desember 2007, popularitas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mencapai 6,3 persen. Namun survei Juni 2008, popularitas Sri Sultan sebagai capres mencapai naik menjadi 8,8 persen.

Lima Nama di Internal Golkar Layak Jadi Capres

2009-04-26T05:16:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - Center for Information and Development Studies (Cides) menilai setidaknya ada lima nama di internal Golkar yang layak menjadi bakal calon presiden Partai Golkar untuk 2009-2014.

Dua di antaranya duduk sebagai eksekutif partai serta tiga lainnya merupakan Dewan Penasihat DPP Golkar, yakni Jusuf Kalla, HR Agung Laksono, Surya Paloh, Letjen TNI (Pur) Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, ujar Direktur Eksekutif Cides, Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis.

Dikatakannya bahwa kelima nama itu bukan saja pantas dipersiapkan Golkar sebagai bakal calon presiden, namun kelimanya juga memiliki bobot ketokohan yang besar berikut pengakuan publik nasional, sehingga bisa” dijual” pada Pilpres 2009.

“Ibaratnya, Golkar hanya tinggal menggodok di antara putra-putra terbaiknya. Siapa pun hasil akhirnya, pasti yang paling baik dari lima yang terbaik itu. Jadi, Golkar tidak perlu menunda-nunda karena tokoh-tokoh terbaiknya sudah tersedia,” ujarnya.

Menurut Syahganda, selaku partai besar Golkar tidak boleh berdiam diri terlalu lama untuk memastikan siapa sebenarnya yang pantas dimunculkan menjadi bakal calon presiden dari partai itu, mengingat waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden kini semakin dekat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga merupakan partai besar sekelas Golkar, kata Syahganda, bahkan sudah jauh hari menetapkan Ketua Umum-nya, Megawati Soekarnoputri, menjadi satu-satunya bakal calon presiden pada Pilpres 2009.

“Dengan demikian, PDIP memiliki persiapan sekaligus keleluasaan waktu yang lebih awal, di samping telah bekerja membangun semangat kader-kadernya untuk kepentingan pencalonan Megawati,” jelasnya.

Syahganda juga mengaku heran mengapa Golkar belum berani memutuskan sikap mengenai pencalonannya tersebut.

“Masyarakat luas, khususnya simpatisan Golkar, tentu sangat berharap adanya penegasan Golkar terkait pencalonan untuk presiden mendatang, termasuk parpol yang menghendaki dibentuknya koalisi dalam rangka Pilpres 2009,” ujarnya.

Belum lagi, harapan dari kalangan kader ataupun fungsionaris Golkar daerah. Kader Partai Golkar di berbagai daerah sejauh ini boleh jadi memiliki “kegamangan politik” akibat belum dituntaskannya siapa bakal capres partai berlambang beringin ini.

Dengan segera dicapainya keputusan Golkar mengenai pencalonan untuk Pilpres 2009, diyakini akan langsung memberi spirit baru bagi kader-kadernya, menyusul banyaknya kader Golkar yang terpukul oleh kekalahan Pilkada di sejumlah daerah.

“Kalau terlambat mengusung calon, Golkar akan menghadapi risiko mahal tidak bekerjanya faktor waktu dan tenaga secara maksimum,” katanya.